Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama‎ menuturkan, batalnya penyerahan lahan di kawasan Kemayoran kepada Pemprov DKI akibat munculnya penolakan dari DPR RI, membuat puluhan ribu warga miskin di Jakarta terancam batal mendapatkan hunian rusun.

Kalau Kemayoran golf dikasih pada kita, kita bisa bikin lapangan bola. Main golf satu hari hanya 30 orang. Tapi kalau bikin 10 lapangan sepakbola di situ yang main bisa 220 orang

"‎‎Dampaknya bukan ribuan lagi, tapi puluhan ribu orang. Itu ya kalau kita bisa bangun 7.000 unit saja di situ, bisa ada 7.000 an Kepala Keluarga (KK) dapat hunian di rusun," ujarnya di Balai Kota, Jumat (4/12).

‎‎

Basuki merasa aneh dengan sikap DPR RI yang tidak mendukung Pemprov DKI membangun rusun bagi Masyarakat Berekonomi Rendah (MBR). Para wakil rakyat itu sebaliknya justru mendukung Pusat Pengelola Komplek (PPK) Kemayoran membangun bangunan komersil di lahan Kemayoran.‎

‎"Makanya saya juga merasa aneh sama DPR. Kita keluar duit bangun buat rumah orang miskin kok ga boleh? Malah izinkan PPK Kemayoran membangun buat komersil‎," cetusnya.

Padahal, kata Basuki, beberapa waktu lalu Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) telah menginstruksikan agar kawasan utara tidak ada lagi kawasan kumuh. Seharusnya untuk mewujudkan hal itu, dibutuhkan  pembangunan rusun yang banyak di DKI Jakarta.

"Kalau mau ga ada lagi kawasan kumuh kan mesti ada bank tanah dulu dong. Wapres  waktu itu juga bilang kenapa Kemayoran mesti dikomersialkan terus. Kenapa gak dikasih DKI buat bangun rumah susun agar orang-orang di kawasan kumuh itu bisa dipindahin," katnya.

Dikatakan Basuki, apabila kawasan Kemayoran itu diserahkan ke Pemprov DKI, pihaknya tidak hanya akan membangun rumah susun bagi warga miskin yang‎ tinggal di bantaran sungai. Tetapi sekaligus juga mengubah fungsi lapangan golf di kawasan itu menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan lapangan sepakbola yang lebih bermanfaat.

"Kalau Kemayoran golf dikasih pada kita, kita bisa bikin lapangan bola. Main golf satu hari hanya 30 orang. Tapi kalau bikin 10 lapangan sepakbola di situ yang main bisa 220 orang, itu belum pelatih dan pemain cadangan. Jadi aneh sekali menurut saya," jelasnya.

‎Basuki menambahkan, untuk menghapus kawasan kumuh di wilayah DKI dibutuhkan pembangunan rumah susun dalam jumlah banyak. Khususnya, rumah susun untuk warga miskin yang tinggal di bantaran sungai.

"Sekarang lihat saja yang tinggal di sungai. Kalian lihat laporannya. Orang yang tinggal tanpa jamban saja di Jakarta hampir 30-40 ribu orang. Makanya aneh, kenapa ga dikasih? Bangunnya  juga bukan dari APBN, tapi dari APBD," tandasnya.